MUKADIMAH ARSITEK

M U K A D I M A H

A R S I T E K
DALAM MENGEMBAN TUGAS PROFESINYA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTARA ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA
ADALAH:

AHLI YANG MAMPU MELAKUKAN PERAN DALAM PROSES KREATIF MENUJU TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN TATA MASSA GUNA MEMENUHI TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGANNYA, SERTA BERPROFESI SESUAI DENGAN KETENTUAN IKATAN ARSITEK INDONESIA
AHLI YANG MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK DENGAN TERTIB.
AHLI YANG TERPERCAYA DALAM MENDAMPINGI DAN/ATAU MEWAKILI PENGGUNA JASA ATAU PEMILIK.
AHLI YANG BERKEPRIBADIAN LUHUR, JUJUR, SERTA BERDEDIKASI TERHADAP PROFESINYA.
AHLI YANG ADIL DAN BIJAKSANA DALAM MENENTUKAN PERTIMBANGAN SEHINGGA TIDAK MERUGIKAN PIHAK LAIN MAUPUN KEPENTINGAN UMUM.
AHLI YANG BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KEAHLIAN DENGAN SEMANGAT KERJA SAMA, KETERBUKAAN, DAN IKTIKAD YANG SEBAIK-BAIKNYA, UNTUK KEPENTINGAN SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN.

BAB 1
PENGERTIAN DAN BATASAN

Kata atau istilah-istilah yang dipergunakan dalam ketentuan buku pedoman ini mempunyai arti dan pengertian sebagai berikut.

Pasal 1
A r s i t e k

Arsitek adalah sebutan ahli yang mampu melakukan peran dalam proses kreatif menuju terwujudnya tata-ruang dan tata-massa guna memenuhi tata kehidupan masyarakat dan lingkungannya, yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui sesuai dengan ketentuan Ikatan Arsitek Indonesia, serta melakukan praktik profesi arsitek.

Pasal 2
Profesi Arsitek

Profesi Arsitek adalah keahlian dan kemampuan penerapan di bidang rancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang diakui oleh organisasi serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan seni tersebut, yang menjadi nafkah dan ditekuni secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek adalah satu pedoman yang menunjukkan kewajiban serta tanggung jawab anggota IAI kepada masyarakat umum termasuk para pengguna jasa.

Pasal 4
Rancangan Arsitektur

Rancangan Arsitektur adalah hasil penyusunan perencanaan (mulai dari proses pembuatan sampai tahap penjabaran TOR/Term of Reference atau KAK/Kerangka Acuan Kerja) dan perancangan (konsep rancangan, prarancangan, pengembangan rancangan dan gambar kerja, penyiapan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi, serta pengawasan berkala) sampai terbentuknya karya arsitektur, baik untuk proses perizinan maupun proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 5
Pengawasan

Pengawasan adalah seperangkat kegiatan pemeriksaan dan pengecekan jalannya proses pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan konstruksi atau rancangan bangunan. Pekerjaan pengawasan terdiri atas:
(1) Pengawasan Berkala adalah pengawasan pekerjaan konstruksi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai kelanjutan tugas perancangan arsitektur, untuk meyakinkan bahwa rancangannya dilaksanakan sesuai dengan yang dimaksud. Pengawasan Berkala dilakukan secara berkala sesuai dengan tahapan proses pelaksanaan konstruksi.
(2) Pengawasan Terpadu adalah pengawasan pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh bidang-bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta bidang keahlian lainnya, yang dilakukan sejak proses pelelangan atau sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesainya proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 6
Manajemen Konstruksi (MK)

Manajemen Konstruksi (MK) adalah pengelolaan dan pengawasan pekerjaan pelaksanaan konstruksi secara menyeluruh dengan cara mengorganisasikan dan mengoordinasikan semua pelaksana konstruksi (termasuk spesialis, supplier ‘pemasok’) serta mengarahkan pelaksanaan konstruksi.

Pasal 7
Manajemen Proyek (MP)

Manajemen Proyek (MP) adalah pengelolaan jalannya proses konstruksi secara menyeluruh yang dimulai sejak proses  tahap  persiapan inisiatif proyek, yaitu tahap perumusan kebutuhan atau gagasan proyek, penyusunan anggaran dan jadwal pembangunan secara keseluruhan sampai dengan selesainya proses pelaksanaan konstruksi termasuk masa pemeliharaan serta proccurement ’pengadaan’ peralatan dan perlengkapan bangunan.

Pasal 8
Proyek  Pembangunan

Proyek Pembangunan adalah suatu rangkaian proses kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan membangun lingkungan arsitektur (bangunan dan/atau lingkungan binaan), dimulai dari tahap perancangan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai selesainya pembangunan yang sesuai dengan persyaratan dan memenuhi batasan mutu, waktu, dan biaya yang ditentukan.

Pasal 9
Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah perorangan, kelompok orang atau suatu badan usaha yang memberikan penugasan atau pemberian tugas kepada arsitek, baik untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan perancangan arsitektur dan/atau pengawasan konstruksi maupun pengelolaan proses pembangunan lingkungan arsitektur (bangunan dan/atau lingkungan binaan).

Pasal 10
Pemilik (Owner)

Pemilik (Owner) adalah perorangan, kelompok orang, atau suatu badan yang memiliki proyek pembangunan.

Pasal 11
Pemakai (User)

Pemakai (User) adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang memakai dan menggunakan fasilitas bangunan.

Pasal 12
Pengelola Proyek

Pengelola Proyek adalah arsitek/ahli atau sekelompok arsitek/ahli atas nama perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk mengelola jalannya suatu proses pembangunan/lingkungan binaan.

Pasal 13
Arsitek Lapangan (Resident Architect)

Arsitek Lapangan (Resident Architect) adalah arsitek yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk atas nama dan membantu pengguna jasa dalam melakukan tugas-tugas pengawasan jalannya proses pelaksanaan konstruksi sehari-hari. Penunjukan arsitek lapangan wajib dilakukan sesuai dengan persyaratan yang direkomendasikan oleh arsitek perancang.

Pasal 14
Pengawas dan Staf Pengawas

Pengawas dan Staf Pengawas adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang mendapat tugas untuk mengawasi jalannya proses pelaksanaan konstruksi, dapat ditunjuk dan bertindak atas nama pengguna jasa dalam tugas pengawasan terpadu dan/atau manajemen konstruksi.

Pasal 15
Pelaksana Konstruksi

Pelaksana Konstruksi adalah perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan mampu melakukan pekerjaan pelaksanaan konstruksi (pembangunan) berdasarkan dokumen rancangan.

Pasal 16
Subpelaksana Konstruksi

Subpelaksana Konstruksi adalah perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan mampu melakukan pekerjaan spesialisasi dalam bidang khusus/tertentu pembangunan konstruksi serta mendapatkan tugas dari/atau di bawah koordinasi pelaksana konstruksi.

Pasal 17
Pemasok (Supplier)

Pemasok (Supplier) adalah perorangan atau badan usaha yang memasok barang-barang/material/peralatan atau perlengkapan bangunan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan konstruksi.

Pasal 18
Hubungan Kerja

Hubungan Kerja adalah suatu hubungan yang terjalin akibat adanya penugasan dan kesepakatan antara dua pihak. Suatu hubungan kerja terjadi sejak adanya suatu penugasan dari pihak kesatu atau pengguna jasa kepada pihak kedua atau penyedia jasa (arsitek) yang dituangkan dalam Surat Penugasan/Perintah Kerja secara lisan ataupun secara tertulis.

Pasal 19
Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja adalah suatu ikatan hubungan kerja secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum antara pihak pengguna jasa dan arsitek yang menjalin hubungan kerja, dan di dalamnya diterangkan dengan jelas dan tegas sekurang-kurangnya tentang lingkup pekerjaan atau tugas dan uraiannya, penetapan batasan waktu dan anggaran, imbalan jasa maupun biaya penggantian, serta tata cara pembayaran, yang sesuai dan mengacu serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Konstruksi dan/atau mengikuti ketentuan Standar Perjanjian Kerja Konstruksi untuk jasa arsitek yang diterbitkan oleh IAI.

Pasal 20
Imbalan Jasa

Imbalan Jasa adalah imbalan atas layanan jasa keahlian atau tugas profesional yang telah dilakukan arsitek/ahli, dalam bentuk uang atau bentuk lain yang setara sesuai dengan jasa maupun tugas yang diembannya dan kesepakatan bersama.

Pasal 21
Biaya Langsung Personel (Remuneration)

(1) Biaya Langsung Personel (Remuneration) adalah standar tarif imbalan jasa arsitek atau tenaga ahli persatuan waktu, jam/hari/bulan, berdasarkan kualifikasi arsitek atau ahli.
(2) Kecuali disepakati lain, standar Biaya Langsung Personel tersebut mengikuti ketentuan yang direkomendasikan oleh IAI  dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 22
Biaya Langsung Nonpersonel (Reimbursable Cost)

Biaya Langsung Nonpersonel (Reimbursable Cost) adalah biaya yang wajib diganti atau dibayar oleh pengguna jasa atas biaya-biaya yang tidak termasuk dalam imbalan jasa arsitek, meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arsitek/tenaga ahli bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas arsitek/ahli.

Pasal 23
Biaya Lumsum (Lumpsum)

Biaya Lumsum (Lumpsum) merupakan biaya menyeluruh dan pasti berdasarkan penjumlahan seluruh unsur biaya, upah pekerjaan, dan bahan.

Pasal 24
Standar

(1) Standar Kinerja (performance) adalah persyaratan minimal hasil karya layanan jasa yang wajib dicapai dan dipenuhi.
(2) Standar Imbalan Jasa adalah jumlah minimum imbalan jasa yang wajib dibayar oleh pengguna jasa atas layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa (arsitek) sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 25
Pemugaran dan Pelestarian

Pemugaran adalah semua jenis kegiatan yang tertuju pada pelestarian sebuah lingkungan atau benda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai objek cagar budaya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Termasuk dalam kegiatan pemugaran adalah kegiatan-kegiatan:
(1) Preservasi adalah kegiatan merawat suatu lingkungan atau benda cagar budaya agar tetap dalam kondisi yang sama dengan saat ketika ditemukan.
(2) Konservasi adalah kegiatan mengamankan suatu lingkungan atau benda cagar budaya dari segala bentuk gangguan yang berpotensi menggagalkan kegiatan preservasi.
(3) Restorasi adalah kegiatan mengembalikan suatu lingkungan atau benda cagar budaya ke kondisi awalnya secara lengkap dan utuh untuk pemakaian yang sama seperti semula.
(4) Renovasi adalah kegiatan membangun kembali suatu lingkungan atau benda cagar budaya ke kondisi yang menyerupai awalnya untuk pemakaian yang berbeda dari semula.
(5) Revitalisasi adalah kegiatan memodifikasi suatu lingkungan atau benda cagar budaya untuk pemakaian baru.
(6) Gentrifikasi adalah kegiatan menghidupkan kembali kegiatan di suatu lingkungan yang telah ditinggalkan penghuninya.
(7) Rehabilitasi adalah kegiatan menghidupkan kembali kegiatan asli di suatu lingkungan yang telah ditinggalkan penghuninya.
(8) Rekonstruksi adalah kegiatan membangun kembali suatu lingkungan atau benda cagar budaya yang sebagian besar telah hancur tidak berbentuk lagi

Pasal 26
Asuransi

Asuransi adalah segala macam asuransi yang diperlukan untuk menutup risiko kegagalan bangunan yang diakibatkan kesalahan rancangan yang dibuat arsitek sebagai perancang bangunan, seperti antara lain: indemnity professional liability insurance.

BAB 2
PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 27
Ketentuan Umum

(1) Apabila telah terjadi suatu hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa yang dituangkan secara lisan atau tertulis dalam surat penugasan atau surat perintah kerja, selanjutnya arsitek akan menyatakan kesediaannya secara resmi dan tertulis menerima penugasan tersebut dengan melampirkan buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa sebagai acuan landasan perjanjian kerja untuk pekerjaan perancangan arsitektur yang disepakati oleh kedua belah pihak.
(2) Buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa berlaku bagi setiap penugasan dan arsitek sebagai penyedia jasa perancangan mengadakan perjanjian kerja untuk melakukan layanan jasa keahliannya atas penugasan dari pihak pengguna jasa, baik atas nama perorangan, kelompok arsitek, atau badan usaha.
(3) Hubungan kerja dalam kerangka Rancang-Bangun (Design-Build) diatur terpisah dari buku pedoman ini.
(4) Hubungan kerja yang melibatkan arsitek asing diatur tersendiri.
(5) Hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pengikatan para pihak perjanjian kerja perancangan, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, sanksi antara arsitek sebagai penyedia jasa (perencana konstruksi) dengan pengguna jasa berlandaskan dan tidak diperkenankan bertentangan dengan:

  • Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  • Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  • Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  • Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

 

Pasal 28

Kewajiban dan Hak Arsitek

(1) Kewajiban dan Tanggung Jawab Arsitek

Dalam melakukan tugas profesi, arsitek mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut.

a. Memberikan keahlian dan kemampuannya sesuai dengan standar kinerja keahlian arsitek bersertifikat.
b. Tunduk pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI.
c. Memahami serta menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual seperti diuraikan dalam Pasal 31 buku pedoman ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
d. Memenuhi syarat-syarat Kerangka Acuan Kerja (KAK) perancangan yang ditentukan oleh pengguna jasa pada setiap tahap pekerjaan. Apabila ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi secara teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arsitek wajib memberitahu dan menjelaskan kepada pengguna jasa sebelum atau pada waktu pelaksanaan pekerjaan, supaya dilakukan perubahan atau penyesuaian.
e. Mengindahkan, menguasai, dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terlaksananya penyelenggaraan konstruksi.
f. Melakukan tugas koordinasi pekerjaan perancangan dengan ahli, sekelompok ahli, atau konsultan lainnya, baik yang ditunjuk langsung oleh pengguna jasa ataupun oleh arsitek, agar proses perancangan dapat memenuhi sasaran mutu, waktu, dan biaya. Ketidaksempurnaan maupun kesalahan pekerjaan dalam bidang perancangan menjadi tanggung jawab masing-masing ahli atau konsultan bidang yang bersangkutan.
g. Dalam hal Arsitek mendapat penugasan penuh untuk seluruh tahapan, wajib melakukan pengawasan berkala atau pemeriksaan konstruksi, agar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar rancangan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

(2) Hak dan Wewenang Arsitek

Dalam melakukan tugas profesionalnya, maka arsitek berhak dan berwenang:

a. mendapatkan imbalan jasa atas layanan jasa profesional yang telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. mendapatkan imbalan jasa tambahan apabila pengguna jasa melakukan penambahan penugasan atau melakukan permintaan perubahan rancangan atas rancangan yang telah disetujui sebelumnya;
c. menolak segala bentuk penilaian estetika atas hasil karyanya oleh Pengawas Terpadu ataupun oleh Pengguna Jasa;
d. mengembalikan penugasan yang telah diberikan kepadanya karena alasan-alasan:

1. pertimbangan dalam dirinya
2. akibat hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure)
3. akibat kelalaian pengguna jasa

Penyelesaian akibat-akibat yang timbul dari pengembalian tugas tersebut diatur dalam Bab 6 tentang Ketentuan Imbalan Jasa.
e. mengajukan perubahan rancangan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memenuhi persyaratan konstruksi dan segera menginformasikan kepada pengguna jasa atas perubahan tersebut, termasuk perubahan waktu dan biaya yang diakibatkan atas perubahan tersebut yang akan menjadi beban pihak pengguna jasa.
f. dalam pengawasan berkala arsitektur, arsitek mempunyai hak dan wewenang untuk:

1. memerintahkan Pelaksana Konstruksi secara tertulis melalui Pengawas Terpadu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan persetujuan terlebih dahulu dari pengguna jasa, dengan syarat jumlah biaya pekerjaan tambahan tersebut tidak melebihi biaya yang telah dialokasikan untuk pekerjaan tersebut, dan/atau tidak melebihi biaya yang dialokasikan untuk pekerjaan tidak terduga, dan/atau tidak melebihi 10 % dari biaya konstruksi.
2. menilai pembayaran angsuran tahap pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan dan menjadi hak pelaksana konstruksi, sesuai dengan penilaian besarnya bobot prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan waktu tertentu, yang kemudian direkomendasikan kepada pengguna jasa untuk melaksanakan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.

 

Pasal 29
Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa

(1) Kewajiban Pengguna Jasa

Atas penugasan pekerjaan perancangan arsitektur yang diberikan kepada arsitek, maka pengguna jasa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban meliputi:
a. memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan pedoman dan dasar pelaksanaan perancangan arsitektur, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa;
Kerangka acuan kerja mencakup keterangan dan uraian yang jelas mengenai maksud dan tujuan penugasan yang meliputi program dan persyaratan termasuk jenis dan luas bangunan, batasan dana yang tersedia, serta waktu pelaksanaan konstruksi yang disyaratkan pengguna jasa;
b. memberikan informasi, uraian, dan deskripsi mengenai proyek yang dimaksud meliputi antara lain:

1. persyaratan pekerjaan, data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan;
2. pengadaan data primer/hasil survei yang diperlukan oleh proyek, antara lain penyelidikan tanah, pemetaan tanah, dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh ahli yang direkomendasikan oleh arsitek atau ditunjuk berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang disiapkan oleh arsitek; dan
3. seluruh biaya untuk mendapatkan data/informasi dan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab pengguna jasa.

c. memberikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan oleh arsitek guna melanjutkan tugasnya dalam waktu yang telah disepakati atau selambat-lambatnya tidak melebihi waktu 1 (satu) bulan untuk tiap-tiap tahap penugasan;
d. memahami seluruh dokumen yang diserahkan dan/atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau kuasanya oleh arsitek dalam kaitannya dengan pekerjaan serta memberikan keputusan segera agar tidak menghambat pekerjaan arsitek;
e. tidak mengeluarkan instruksi apa pun secara langsung kepada pelaksana konstruksi dan/atau subpelaksana konstruksi selama pelaksanaan konstruksi, melainkan hanya melalui arsitek;
f. membayar biaya perizinan yang diperlukan serta pungutan-pungutan lain dalam pelaksanaan konstruksi;
g. memberikan imbalan jasa kepada arsitek atas penugasan kepadanya, meliputi imbalan jasa perancangan dan biaya-biaya lain, termasuk Biaya Langsung Nonpersonel (Reimbursable) yang dikeluarkan berkenaan dengan proyek sesuai dengan ketentuan imbalan jasa dan biaya penggantian;
h. menjamin keamanan tempat kerja, menutup asuransi pertanggungan atas kegagalan bangunan dan pertanggungan atas keselamatan umum, baik atas beban sendiri maupun bersama-sama dengan pelaksana konstruksi;
i. menunjuk seorang kuasa yang bertindak atas namanya selama pengguna jasa tidak berada di tempat. Apabila pengguna jasa atau kuasanya tidak berada di tempat, arsitek dapat bertindak atau mengambil keputusan atas nama pengguna jasa secara bijaksana.

(2) Hak Pengguna Jasa

a. Pengguna Jasa berhak mendapatkan 3 (tiga) salinan (hard copy) dokumen perancangan secara cuma-cuma, selanjutnya sampai dengan 5 (lima) tahun setelah selesainya penugasan, pengguna jasa berhak mendapatkan tambahan  dengan biaya penggantian.
b. Pengguna Jasa berhak meminta arsitek untuk mengubah Prarancangan yang telah disetujuinya sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan imbalan jasa tambahan sesuai dengan ketentuan imbalan jasa.
c. Pengguna Jasa berhak menuntut ganti rugi kepada arsitek bilamana terjadi kelambatan penyelesaian tugasnya yang semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau kelambatan arsitek.

 

Pasal 30
Pembatalan Perjanjian Kerja

(1) Perjanjian Kerja yang dibuat antara pengguna jasa dan arsitek dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak dengan syarat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya telah memberitahukan kepada pihak lain.
(2) Sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerja sebagaimana Ayat 1 di atas, maka:

a. pengguna jasa wajib membayar kepada arsitek kekurangan imbalan jasa yang harus diterima beserta seluruh tagihan biaya pengganti yang telah dikeluarkan oleh arsitek;
b. arsitek harus menerbitkan surat persetujuan dan menyerahkan gambar/dokumen asli kepada pengguna jasa agar dapat menunjuk arsitek lain guna meneruskan pekerjaan, setelah imbalan jasa dan biaya pengganti diterima. Sebelum segala pembayaran tersebut dipenuhi, arsitek tidak berkewajiban menerbitkan surat persetujuan pembatalan tugas yang dimaksud.

 

Pasal 31
Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual

(1) Hak Milik

a. Hak kepemilikan atas setiap dokumen perancangan yang telah dibuat oleh arsitek, dalam setiap kondisi akan tetap berada pada arsitek, termasuk setelah penyelesaian proyek atau setelah pemutusan hubungan kerja, ataupun bila rancangan yang telah diselesaikan tersebut tidak direalisasikan.
b. Dokumen Perancangan tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak diperkenankan digunakan oleh pengguna jasa untuk proyek lain ataupun ditambahkan pada proyek yang  bersangkutan kecuali atas seizin dari arsitek dengan suatu persetujuan tertulis, dan dengan kesepakatan penambahan imbalan jasa atas penggunaan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan imbalan jasa.

(2) Hak Perwujudan Rancangan

a. Hak perwujudan adalah hak untuk merealisasikan atau mewujudkan suatu rancangan arsitektur menjadi suatu wujud karya arsitektur yang nyata.
b. Pengguna jasa mendapatkan hak perwujudan rancangan sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi kewajiban membayar imbalan jasa atas penugasan untuk pembuatan rancangan arsitektur dan segala sesuatu yang menyangkut penugasan tersebut kepada arsitek.
c. Perwujudan ulang berdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tanpa perubahan apapun, wajib memberitahukan dan dengan persetujuan tertulis dari arsitek dan dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan imbalan jasa perwujudan ulang rancangan arsitektur yang berlaku.

(3) Tanda Nama

Arsitek berhak untuk membubuhkan tanda nama arsitek dengan syarat tata letak penempatan nama itu tidak merusak pandangan atau fungsi dari perwujudan karya arsitektur tersebut.

(4) Hak Dokumentasi dan Hak Penggandaan

a. Arsitek memiliki hak dokumentasi termasuk membuat gambar-gambar, foto-foto, atau rekaman dalam bentuk lainnya, baik keadaan di dalam maupun di luar bangunan hasil rancangannya.
b. Hanya arsitek yang memiliki hak penggandaan atas gambar-gambar rancangan arsitektur yang dibuatnya.

(5) Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak-hak di atas diatur sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
d. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

 

Pasal 32
Penafsiran (Interpretasi)

Apabila terjadi ketidaksamaan pemahaman atas ketentuan pengikatan hubungan kerja ini setiap saat pengguna jasa maupun arsitek secara bersama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan pertanyaan kepada Ikatan Arsitek Indonesia untuk mendapatkan penjelasan dan penafsiran.

BAB 3
LAYANAN JASA ARSITEK

Pasal 33
Jenis Layanan
(1) Secara garis besar layanan jasa arsitek terdiri atas 4 kategori umum yaitu :

a. Layanan Utama
b. Layanan Pendahuluan

1. Saran Pendahuluan
2. Kelayakan Perancangan
3. Kebutuhan Data Primer dan Sekunder
4. Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana
5. Kebutuhan Tenaga Ahli Lain
6. Kebutuhan Arsitek Lapangan

c. Layanan Tambahan

1. Saran Atas Tapak (site)
2. Inspeksi Bangunan yang Ada (existing)
3. Upaya Memperoleh Kesepakatan
4. Perubahan Penugasan
5. Keterlambatan.
6. Dan lain-lain

d. Layanan Khusus

1. Perencanaan Kota/Daerah/Regional
2. Perancangan Pelestarian Monumen/Kawasan
3. Perancangan Tata Ruang Dalam (Interior), Tata Ruang Luar (Lanskap).
4. Konsultasi/Pemberian Nasihat
5. Manajemen Konstruksi (MK)
6. Manajemen Proyek (MP)
7. Pengawasan Terpadu
8. Dan lain-lain

(2) Hal-hal mengenai Standar Kinerja dan Imbalan Jasa yang diatur di dalam buku Pedoman Hubungan Kerja ini terbatas hanya jenis Layanan Utama Jasa Arsitek saja, sedangkan untuk jenis layanan lainnya diatur terpisah atau mengacu pada ketentuan yang berlaku di masing-masing disiplin terkait.

BAB 4
LAYANAN UTAMA JASA ARSITEK

Pasal 34
Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

(1) Layanan Utama Jasa Arsitek merupakan pekerjaan perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan/lingkungan binaan yang dilaksanakan dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut.

a. Konsep Rancangan
b. Prarancangan (Schematic Design)
c. Pengembangan Rancangan
d. Pembuatan Gambar Kerja
e. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi
f. Pengawasan Berkala (Periodical Inspection)

(2) Penugasan kepada arsitek dapat mencakup sebagian atau keseluruhan dari tahap pekerjaan tersebut pada Ayat (1) pasal ini.
(3) Dalam arsitek juga mendapat penugasan untuk jenis layanan lain selain layanan utama di mana terdapat duplikasi lingkup pekerjaan dengan tahapan pekerjaan seperti tersebut pada Ayat (1) pasal ini, maka tahapan pekerjaan tersebut dapat dihilangkan.

Pasal 35

Pelaksanaan Pekerjaan Perancangan

Pelaksanaan tahapan-tahapan pekerjaan Perancangan Arsitektur dilaksanakan sebagai berikut.
(1) Setiap tahapan pekerjaan perancangan dapat dilaksanakan jika tahap pekerjaan sebelumnya telah mendapat persetujuan pengguna jasa.
(2) Suatu tugas perancangan dapat terdiri atas satu tahap pekerjaan perancangan atau lebih, dan/atau menyeluruh.

Pasal 36
Tahap Konsep Rancangan

(1) Sebelum kegiatan perancangan dimulai, perlu ada kejelasan mengenai semua data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain yang terkait tentang kebutuhan dan persyaratan pembangunan agar maksud dan tujuan pembangunan dapat terpenuhi dengan sempurna.
(2) Pada tahap ini arsitek melakukan persiapan perancangan yang meliputi pemeriksaan seluruh data serta informasi yang diterima, membuat analisis dan pengolahan data yang menghasilkan:

a. Program Rancangan yang disusun arsitek berdasarkan pengolahan data primer maupun sekunder serta informasi lain untuk mencapai batasan tujuan proyek serta kendala persyaratan/ketentuan pembangunan yang berlaku.
Setelah program rancangan diperiksa dan mendapat persetujuan pengguna jasa, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk konsep rancangan.
b. Konsep Rancangan merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan semua bidang terkait (baik struktur, mekanikal, elektrikal, dan/atau bidang keahlian lain bila diperlukan) yang melandasi perwujudan gagasan rancangan yang menampung semua aspek, kebutuhan, tujuan, biaya, dan kendala proyek.
Setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa, konsep ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.

 

Pasal 37
Tahap Prarancangan

(1) Prarancangan

Pada tahap ini berdasarkan Konsep Rancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyaratan program perancangan, arsitek menyusun pola dan gubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam  gambar-gambar, sedangkan nilai fungsional dalam bentuk diagram-diagram. Aspek kualitatif lainnya serta aspek kuantitatif seperti perkiraan luas lantai, informasi penggunaan bahan, sistem konstruksi, biaya, dan waktu pelaksanaan pembangunan disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar.
Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, arsitek akan melakukan kegiatan tahap selanjutnya.

(2) Sasaran tahap ini adalah untuk:

a. membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan  arsitek;
b. mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis;
c. memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan;
d. menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan Rencana Tata Kota dalam rangka perizinan.

 

Pasal 38
Tahap Pengembangan Rancangan

(1) Pada tahap Pengembangan Rancangan, arsitek bekerja atas dasar prarancangan yang telah disetujui oleh pengguna jasa untuk menentukan:

a. sistem konstruksi dan struktur bangunan, sistem mekanikal-elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kelaikannya baik terpisah maupun secara terpadu;
b. bahan bangunan akan dijelaskan secara garis besar dengan mempertimbangkan nilai manfaat, ketersediaan bahan, konstruksi, dan nilai ekonomi;
c. perkiraan biaya konstruksi akan disusun berdasarkan sistem bangunan, kesemuanya disajikan dalam bentuk gambar-gambar, diagram-diagram sistem, dan laporan tertulis.
Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, hasil pengembangan rancangan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan digunakan oleh arsitek sebagai dasar untuk memulai tahap selanjutnya.

(2) Sasaran tahap ini adalah:

a. untuk memastikan dan menguraikan ukuran serta wujud karakter bangunan secara menyeluruh, pasti, dan terpadu.
b. untuk mematangkan konsep rancangan secara keseluruhan, terutama ditinjau dari keselarasan sistem-sistem yang terkandung di dalamnya, baik dari segi kelayakan maupun fungsi, estetika, waktu, dan ekonomi bangunan.

 

Pasal 39
Tahap Pembuatan Gambar Kerja

(1) Pada tahap Pembuatan Gambar Kerja, berdasarkan hasil pengembangan rancangan yang telah disetujui pengguna jasa, arsitek menerjemahkan konsep rancangan yang terkandung dalam pengembangan rancangan tersebut ke dalam gambar-gambar dan uraian-uraian teknis yang terinci sehingga secara tersendiri maupun secara keseluruhan dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Arsitek menyajikan dokumen pelaksanaan dalam bentuk gambar-gambar kerja dan tulisan spesifikasi dan syarat-syarat teknik pembangunan yang jelas, lengkap dan teratur, serta perhitungan kuantitas pekerjaan dan perkiraan biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas, tepat, dan terinci.
Setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari pengguna jasa, gambar kerja yang dihasilkan ini dianggap sebagai rancangan akhir dan siap digunakan untuk proses selanjutnya.
(2) Sasaran tahap ini adalah:

a. untuk memperoleh kejelasan teknik pelaksanaan konstruksi, agar konsep rancangan  yang tergambar dan dimaksud dalam pengembangan rancangan dapat diwujudkan secara fisik dengan mutu yang baik;
b. untuk memperoleh kejelasan kuantitatif supaya biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat dihitung dengan saksama dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. untuk melengkapi kejelasan teknis dalam bidang administrasi pelaksanaan pembangunan dan memenuhi persyaratan yuridis yang terkandung dalam dokumen pelelangan dan dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.

 

Pasal 40
Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

(1) Penyiapan Dokumen Pengadaan Pelaksana Konstruksi
Pada tahap ini, arsitek mengolah hasil pembuatan gambar kerja ke dalam bentuk format Dokumen Pelelangan yang dilengkapi dengan tulisan Uraian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis pelaksanaan pekerjaan (RKS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk Daftar Volume (Bill of Quantity/BQ), sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat mendukung proses:

a. Pemilihan pelaksana konstruksi
b. Penugasan pelaksana konstruksi
c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi
d. Perhitungan besaran luas dan volume serta biaya pelaksanaan pembangunan yang jelas.

(2) Pada Tahap Pelelangan arsitek membantu pengguna jasa secara menyeluruh atau secara sebagian dalam:

a. mempersiapkan Dokumen Pelelangan;
b. melakukan prakualifikasi seleksi pelaksana konstruksi;
c. membagikan Dokumen Pelelangan kepada peserta/lelang;
d. memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;
e. menerima penawaran biaya dari pelaksana konstruksi;
f. melakukan penilaian atas penawaran tersebut;
g. memberikan nasihat dan rekomendasi pemilihan Pelaksana Konstruksi kepada pengguna jasa;
h. menyusun Perjanjian Kerja Konstruksi antara pengguna jasa dan pelaksana konstruksi.

(3) Sasaran tahap ini adalah:
untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu konstruksi yang wajar dan memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan sehingga konstruksi dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pasal 41
Tahap Pengawasan Berkala

(1) Dalam tahap ini,

a. Arsitek melakukan peninjauan dan pengawasan secara berkala di lapangan dan mengadakan pertemuan secara teratur dengan pengguna jasa dan Pelaksana Pengawasan Terpadu atau MK yang ditunjuk oleh pengguna jasa.
b. Arsitek tidak terlibat dalam kegiatan pengawasan harian atau menerus.
c. Penanganan pekerjaan pengawasan berkala dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

(2) Apabila lokasi pembangunan berada di luar kota tempat kediaman arsitek, maka biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan arsitek ke lokasi pembangunan, wajib diganti oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya.
(3) Sasaran tahap ini adalah:

a. membantu pengguna jasa dalam merumuskan kebijaksanaan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mendapatkan keputusan tindakan pada waktu pelaksanaan konstruksi, khususnya masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek;
b. membantu Pengawas Terpadu atau MK khususnya dalam menanggulangi masalah-masalah konstruksi yang berhubungan dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek;
c. turut memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan mutu yang terkandung dalam rancangan yang dibuat oleh arsitek.

BAB 5
STANDAR KINERJA/HASIL KARYA ARSITEK

Pasal 42
Pengertian

Pengertian Standar Kinerja/Hasil Karya Arsitek:
(1) Kinerja/hasil karya arsitek adalah dokumen hasil perancangan arsitektur yang antara lain terdiri atas: gambar-gambar, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), daftar volume (bill of quantity), dan laporan-laporan lainnya.
(2) Yang diatur pada bab ini hanya hasil karya yang berkaitan dengan Layanan Utama jasa arsitek dengan tahap pekerjaan sebagai berikut.

a. Tahap Konsep Rancangan
b. Tahap Prarancangan (Schematic Design)
c. Tahap Pengembangan Rancangan
d. Tahap Pembuatan Gambar Kerja
e. Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi
f. Tahap Pengawasan Berkala (Periodical Inspection)

 

Pasal 43
Hasil Karya Tahap Konsep Rancangan

Hasil Karya Tahap Konsep Rancangan Arsitektur terdiri atas:

  • Program Rancangan
  • Laporan Konsep Rancangan
  • Sketsa Gagasan

(1) Laporan Program Rancangan yang merupakan hasil pengolahan dan analisis data primer maupun sekunder dan informasi lain yang diterima dari pengguna jasa maupun pihak-pihak lain yang terkait memenuhi batasan sasaran/tujuan proyek dari pengguna jasa serta ketentuan maupun persyaratan pembangunan yang berlaku mencakup laporan tentang:

a. program rencana kerja, menjelaskan rencana penanganan pekerjaan perancangan.
b. program dan susunan pola ruang, menjelaskan susunan kebutuhan, besaran dan jenis ruang, serta analisis hubungan fungsi ruang.

(2) Laporan Konsep Rancangan merupakan uraian yang menampung tujuan proyek dan program rancangan serta pemikiran-pemikiran yang mendasar tentang latar belakang dan pertimbangan semua bidang, sebagai landasan penanganan perancangan yang diwujudkan dalam uraian tertulis, diagram-diagram dan/atau gambar.
(3) Sketsa Gagasan merupakan gambar sketsa dalam skala yang memadai yang menggambarkan gagasan rancangan yang jelas tentang pola pembagian ruang dan bentuk bangunan, sebagai interpretasi dari tujuan dan kebutuhan proyek, program, dan konsep rancangan.
Setelah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, dokumen konsep rancangan ini merupakan dasar perancangan tahap selanjutnya.

Pasal 44
Hasil Karya Tahap Prarancangan

Hasil karya tahap ini adalah gambaran menyeluruh sistem bangunan berdasarkan konsep rancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa, yang disajikan dalam bentuk gambar-gambar dan laporan tertulis, meliputi antara lain:
(1) Dokumen Prarancangan merupakan pengembangan dari sketsa gagasan ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan rencana dari lembaga yang berwenang, dalam skala 1:500, 1:200, 1:100, dan/atau yang memadai untuk kejelasan informasi yang ingin dicapai, antara lain mencakup dan menjelaskan mengenai hal-hal:

a. Situasi yang menunjukan posisi bangunan di dalam tapak terhadap lingkungan berdasarkan Rencana Tata Kota.
b. Rencana Tapak yang menunjukan hubungan denah bangunan dan tata ruang luar/penghijauan di dalam kawasan tapak.
c. Denah yang menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan yang berskala dan menerangkan peil ‘ketinggian’ lantai.
d. Tampak Bangunan yang menunjukan pandangan keempat sisi/arah bangunan.
e. Potongan Bangunan secara memanjang dan melintang untuk menunjukan secara garis besar penampang dan sistem struktur bangunan.

(2) Laporan Prarancangan merupakan laporan teknis menjelaskan tentang:

a. Gagasan Rancangan
b. Pemilihan Sistem Struktur Bangunan
c. Pemilihan Sistem Instalasi Teknik

(3) Laporan Prakiraan Biaya merupakan laporan perhitungan secara kasar biaya bangunan secara lengkap dan menyeluruh.
Setelah seluruh gambar dan berkas laporan dijelaskan, diperiksa, dan mendapat persetujuan pengguna jasa, Dokumen Prarancangan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perancangan tahap selanjutnya.

Pasal 45
Hasil Karya Tahap Pengembangan Rancangan

Hasil karya tahap ini adalah pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi terhadap sistem struktur, mekanikal, elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dari dokumen prarancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa:
(1) Gambar Pengembangan dalam skala yang memadai untuk kejelasan informasi yang dibutuhkan (skala 1:500, 1:200, 1:100, 1:50), berupa:

a. Rancangan Tapak untuk menunjukan hubungan antara lantai dasar bangunan dan tata ruang luar terhadap garis sempadan bangunan, jalan, dan ketentuan Rencana Tata Kota lainnya.
b. Denah yang menunjukan lantai-lantai dalam bangunan, susunan tata ruang dalam, koordinat bangunan, peil lantai, dan ukuran-ukuran elemen bangunan, serta jenis bahan yang digunakan.
c. Tampak Bangunan yang menujukan pandangan keempat arah bangunan dan bahan bangunan yang digunakan secara jelas.
d. Potongan Bangunan secara memanjang dan melintang yang menjelaskan sistem struktur, ukuran, dan peil elemen bangunan (pondasi, lantai, dinding, langit-langit, dan atap) secara menyeluruh.
e. Detail-Detail Utama dan/atau Tipikal,

(2) Garis Besar Spesifikasi Teknis (Outline Specifications) yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan.
(3) Prarencana Anggaran Biaya mencakup laporan uraian perhitungan biaya yang meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar (lanskap), dan lain-lain.

Pasal 46
Hasil Karya Tahap Pembuatan Gambar Kerja

Hasil karya tahap ini adalah pengembangan secara lebih rinci, terukur, dan terkoordinasi untuk sistem struktur, mekanikal, elektrikal, serta disiplin terkait lainnya dari dokumen prarancangan yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa:
(1) Gambar Rancangan akhir merupakan pengolahan hasil pengembangan rancangan berupa gambar-gambar yang  lengkap dan menyeluruh meliputi:

a. rancangan tapak
b. denah
c. tampak
d. potongan bangunan
e. detail bagian-bagian utama dan khusus (core, toilet, tangga, dll)

(2) Gambar Detail Pelaksanaan
Gambar-gambar detail dengan skala yang sesuai untuk kebutuhan di lapangan (1:20, 1:10, 1:5, dan seterusnya) memberikan penjelasan mengenai:

a. Detail pelaksanaan dan pemasangan serta penyelesaian bahan/material dan elemen/unsur bangunan.
b. Detail peralatan dan perlengkapan bangunan yang melekat langsung pada bangunan.
c. Detail-detail pekerjaan lain yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan jelas.

(3) Spesifikasi Teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara lebih detail dan menyeluruh.
(4) Prarencana Anggaran Biaya mencakup laporan uraian perhitungan biaya yang meliputi masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tata ruang luar (lanskap), dan lain-lain.

Pasal 47
Hasil Karya Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi

(1) Hasil Karya tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi, berdasarkan Dokumen Gambar Kerja yang telah mendapat persetujuan dari pengguna jasa merupakan dokumen untuk pelelangan dalam bentuk:

a. Gambar-Gambar Pelelangan merupakan bundel dokumen gambar kerja yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan untuk pelelangan berdasarkan paket-paket yang sudah ditentukan dan disetujui oleh pengguna jasa
b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Uraian umum, sekurang-kurangnya mencakup:

  • Keteraan mengenai arsitek
  • Keterangngan mengenai jenis pekerjaan
  • Keterangan mengenai pengguna jasa
  • Keterangan mengenai Pengawas Terpadu
  • Syarat-syarat pelelangan
  • Bentuk surat penawaran

2. Syarat-syarat administrasi, sekurang-kurangnya mencakup:

  • Jangka waktu pelaksanaan
  • Tanggal penyerahan pekerjaan
  • Syarat-syarat pembayaran
  • Denda kelambatan
  • Besaran jaminan pelaksanaan
  • Asuransi

3. Syarat-syarat teknis, sekurang-kurangnya mencakup:

  • Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan:

1) jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan;
2) jenis dan mutu bahan yang dipergunakan;
3) persyaratan tata cara pelaksanaan; dan
4) persyaratan teknis lainnya.

  • Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang:

1) persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (performance)
2) standar acuan yang digunakan
3) tata cara pengujian

Mengingat bahwa syarat-syarat teknis mempunyai hubungan sangat erat dengan gambar-gambar dan Rencana Anggaran Biaya, syarat-syarat teknis merupakan keterangan lengkap dari semua hal yang tidak dapat dijelaskan secara/melalui gambar. Oleh karena itu, harus lebih teliti dan cermat agar RKS atau gambar-gambar tidak satu bagian pun yang bertentangan satu dengan yang lain.
4. Persyaratan khusus
Bilamana ketiga persyaratan tersebut di atas masih belum menjelaskan maksud perancang dan dianggap perlu, dapat ditambahkan syarat-syarat khusus.

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sesuai dengan tata cara pelelangan, Rencana Anggaran Biaya dibuat berdasarkan uraian pekerjaan yang disusun menurut jenis pekerjaan yang ada dalam pelaksanaan konstruksi. RAB untuk tahap ini disusun berdasarkan gambar kerja dan RKS dengan memperhitungkan segala biaya pengadaan bahan maupun alat.

(2) Dokumen tersebut di atas merupakan dasar untuk pelaksanaan pekerjaan, terutama gambar kerja maupun RKS. Oleh karena itu, semua informasi di dalamnya harus definitif dan tidak mengandung pertentangan atau perbedaan satu dengan yang lain.
(3) Pelelangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh penawaran biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan yang wajar dan memenuhi syarat-syarat pembangunan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dengan baik dan benar.
(4) Arsitek pada Tahap Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi membantu pengguna jasa secara keseluruhan atau sebagian dalam:

a. mempersiapkan dokumen pelelangan.
b. memberikan penilaian atas penawaran aspek teknis.
c. memberikan saran/nasihat serta rekomendasi pemilihan pelaksana konstruksi.

 

Pasal 48
Hasil Karya Tahap Pengawasan Berkala

Arsitek sebagai perancang dalam tahap pelaksanaan konstruksi, dan bukan sebagai pemimpin proyek atau pengawas terpadu melakukan pengawasan berkala mewakili pengguna jasa dalam hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaan konstruksi sebagai berikut.
(1) Memberikan penjelasan tambahan untuk memperjelas maksud dan pengertian yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan/dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.
(2) Membuat gambar-gambar dan/atau syarat-syarat tambahan untuk disesuaikan dengan keadaan lapangan, bila dianggap perlu untuk memperjelas hal-hal yang kurang jelas dalam dokumen pelaksanaan/dokumen perjanjian/kontrak kerja konstruksi.
(3) Memeriksa dan apabila diperlukan memperbaiki atau memerintahkan untuk memperbaiki gambar bengkel (shop drawing) yang dibuat oleh pelaksana konstruksi dan/atau pihak ketiga untuk pelaksanaan konstruksi.
(4) Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sekali, atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) minggu sekali.

BAB 6
KETENTUAN IMBALAN JASA

Pasal 49
Ketentuan Umum

(1) Yang diatur pada bab ini adalah imbalan jasa dan penggantian biaya langsung nonpersonel Layanan Utama Jasa Arsitek saja.
(2) Imbalan Jasa dan Biaya Langsung Nonpersonel Layanan Pendahuluan, Layanan Tambahan, dan Layanan Khusus Jasa Arsitek diatur secara terpisah berdasarkan dan mengikuti ketentuan organisasi profesi yang bersangkutan.

Pasal  50
Dasar-Dasar Perhitungan

(1) Besarnya imbalan jasa pekerjaan perancangan arsitektur/bangunan yang diterima arsitek ditentukan berdasarkan  komponen-komponen: biaya bangunan, kategori bangunan, serta lingkup dan tahap penugasan

a. Biaya Bangunan

Adalah biaya-biaya untuk mewujudkan rancangan bangunan, yang terdiri atas biaya-biaya:
1. Bahan berikut upah:

  • Pekerjaan Arsitektur
  • Pekerjaan Struktur

2. Peralatan berikut upah pengadaan dan pemasangan sistem-sistem:

  • Pekerjaan Elektrikal
  • Pekerjaan Mekanikal

3. Biaya-biaya kerja yang tidak langsung antara lain:

  • Biaya pengelolaan
  • Sewa peralatan-peralatan kerja

4. Keuntungan pelaksana konstruksi

b. Kategori Bangunan

Guna keperluan penghitungan besarnya imbalan jasa berdasarkan persentase biaya konstruksi, bangunan dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut.
1. Kategori Khusus

Bangunan/lingkungan binaan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2. Kategori Sosial

Bangunan/lingkungan binaan yang memiliki misi khusus dan/atau sosial, antara lain:

  • Bangunan-bangunan sosial yang tidak bersifat komersial, seperti masjid, gereja, dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat yang luas bangunannya maksimal 250 m2.
  • Bangunan rumah tinggal sederhana dengan luas maksimal 36 m2.

3. Kategori 1

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan yang rendah, antara lain:

  • tipe hunian:     asrama, hostel
  • tipe industri:     bengkel, gudang
  • tipe komersial:     bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat parkir

4. Kategori 2

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata, antara lain:

  • tipe hunian:     apartemen, kondominium, kompleks perumahan
  • tipe industri:     gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik
  • tipe komersial:     bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran
  • tipe komunitas:     auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan umum
  • tipe pelayanan medis:     klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo
  • tipe pendidikan:     sekolah, tempat perawatan
  • tipe rekreasi:     gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, stadion, taman umum

5. Kategori 3

Bangunan/lingkungan binaan dengan karakter khusus serta memiliki kompleksitas dan tingkat kesulitan tinggi, antara lain:

  • tipe hunian:     rumah tinggal privat
  • tipe komersial:     bandara, hotel
  • tipe komunitas:     galeri, ruang konser, museum, monumen, istana
  • tipe pelayanan medis:     rumah sakit, sanatorium
  • tipe pendidikan:     laboratorium, kampus, pusat penelitian/riset
  • tipe peribadatan:     gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan luas lebih dari 250 m2
  • tipe lain:     kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus

c. Lingkup dan Tahap Penugasan

1. Lingkup penugasan yang dimaksud pada bab ini merupakan lingkup layanan jasa yang termasuk dalam Layanan Utama Jasa Arsitek.
2. Tahap pekerjaan adalah bagian pekerjaan seperti sebagaimana tersebut dalam tahapan Layanan Utama Jasa Arsitek (Bab 4), kecuali untuk bangunan Kategori Sosial, penahapan pekerjaan layananan jasa Arsitek dapat disederhanakan menjadi:

a) Tahap Perancangan yang merupakan penggabungan tahap-tahap konsep rancangan, prarancangan, pengembangan rancangan, dan gambar kerja.
b) Tahap Pelaksanaan yang merupakan penggabungan tahap proses pengadaan pelaksana konstruksi dan tahap pengawasan berkala.

3. Pembagian imbalan jasa tahap pekerjaan tersebut dinyatakan dalam persentase untuk menilai bobot masing-masing pekerjaan serta dalam menentukan pengaturan angsuran pembayaran imbalan jasa.

(2) Tabel Skala Persentase Imbalan Jasa

a. Persentase adalah angka yang merupakan parameter untuk penentuan skala imbalan jasa arsitek yang besar kecilnya dipengaruhi oleh biaya bangunan dan kategori bangunan.
b. Perhitungan interpolasi
Jika biaya bangunan terletak antara dua jumlah biaya yang tercantum dalam kolom pertama dari lampiran Tabel Grafik Perhitungan Imbalan Jasa, imbalan jasa dihitung dengan interpolasi garis lurus.
c. Tabel Lampiran 2 berlaku secara nasional, kecuali untuk daerah-daerah yang memiliki kondisi berbeda dapat diberlakukan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IAI Daerah bersangkutan.

(3) Tabel Biaya Langsung Personel (Remuneration)

Apabila imbalan jasa tidak dapat dihitung dengan perhitungan persentase, imbalan jasa dihitung dengan perhitungan Biaya Langsung Personel sesuai dengan waktu yang dipergunakan (dalam satuan jam, hari, atau bulan).

 

Pasal 51
Imbalan Jasa

(1) Bobot persentase bagian-bagian tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 – Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan Layanan Utama, ditentukan sebagai berikut.

Tahap Pekerjaan Bobot

Persentase

a. Konsep Rancangan 10 %
b. Prarancangan (Schematic Design) 15 %
c. Pengembangan Rancangan 30 %
d. Pembuatan Gambar Kerja 25 %
e. Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi 10 %
f. Pengawasan Berkala (Periodical Inspection) 10 %
Jumlah = 100 %

(2) Khusus untuk bangunan Kategori Sosial bobot persentase tahap pekerjaan ditentukan sebagai berikut :

Tahap Pekerjaan Bobot

Persentase

a. Tahap Perancangan 75 %
b. Tahap Pelaksanaan 25 %
Jumlah = 100 %

(3) Jika penugasan meliputi seluruh tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Ayat (1), imbalan jasa dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya bangunan sesuai dengan kategorinya. Besar persentase ditentukan menurut tabel dalam Lampiran 2.A dari buku ini.
(4) Jika penugasan merupakan penugasan terbatas yaitu meliputi hanya sebagian dari tahap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 Ayat (1), imbalan jasanya harus diperhitungkan sesuai dengan bobot tahapan perancangan yang ditugaskan sesuai dengan Ayat (1) pasal ini, ditambah separuh (50%) dari imbalan jasa tahap pekerjaan sisanya, dengan catatan tambahan tersebut sebanyak-banyaknya 20% dari seluruh imbalan jasa perancangan
(5) Dalam hal penugasan juga mencakup layanan lain selain layanan utama seperti diuraikan pada Pasal 34 Ayat (3), maka imbalan jasanya mengikuti ketentuan pada Ayat (4) pasal ini.

Pasal 52
Imbalan Jasa

Perancangan Rumah Tinggal Sederhana Secara Seri ataupun Tunggal.

(1) Jika penugasan meliputi tahap Konsep Rancangan, Prarancangan, Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan dan Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi, serta Pengawasan Berkala untuk lebih dari satu rumah tinggal sederhana yang tidak berbeda, sehingga untuk setiap rumah tinggal sederhana tidak perlu diadakan lagi pemikiran dari persoalan-persoalan dan cukup satu standar rancangan rumah dan beberapa gambar detail yang sederhana, imbalan jasa dihitung berdasarkan luas dari satu rumah dan jumlah rumah.
(2) Luas dari satu rumah yang dimaksudkan adalah luas yang dihitung dengan ukuran as ke as dinding dari semua ruangan dalam rumah termasuk serambi-serambi tertutup. Untuk serambi-serambi terbuka yang tidak dibatasi dinding di empat sisi, luasnya dihitung separuhnya (50 %). Teras-teras cucuran atap tidak diperhitungkan.
(3) Imbalan jasa untuk perancangan rumah tinggal sederhana yang dibangun secara seri dihitung dengan tabel dalam Lampiran 2.C.
(4) Untuk Pengawasan Berkala, imbalan jasa dihitung penuh untuk masing-masing rumah.
(5) Imbalan jasa untuk perancangan satu buah rumah tinggal sederhana yang dibangun secara perorangan oleh pemiliknya sendiri/penghuni rumah tersebut serta tidak untuk diperdagangkan dihitung dengan tabel dalam Lampiran 2.A.

Pasal 53
Penetapan Kategori Bangunan

Penetapan kategori bangunan harus ditetapkan pada saat terjadinya hubungan kerja dan dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Arsitek dan Pengguna Jasa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1)b.

Pasal 54
Biaya Bangunan

Biaya bangunan yang digunakan dalam penentuan imbalan jasa arsitek adalah keseluruhan biaya konstruksi fisik yang harus dibayar oleh pengguna jasa, untuk melaksanakan rancangan bangunan seperti terurai dalam Pasal 50 Ayat (1)a. Harga tersebut diperoleh antara lain dari biaya konstruksi fisik hasil pelelangan pekerjaan konstruksi atau yang disepakati bersama dengan pelaksana konstruksi yang ditunjuk (tanpa lelang).

Pasal 55
Biaya Bangunan yang Terlampaui

Apabila anggaran biaya bangunan yang telah disepakati bersama ternyata hasil lelangnya dan/atau dalam pelaksanaannya melebihi biaya yang ditetapkan, arsitek berkewajiban untuk bersama-sama pengguna jasa mengubah rancangan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dengan biaya maksimal yang telah ditetapkan. Untuk pekerjaan itu arsitek tidak boleh meminta pembayaran imbalan jasa tambahan, kecuali jika dapat membuktikan bahwa dilampauinya anggaran biaya bangunan disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan serta tanggung jawabnya.

Pasal 56
Angsuran Pembayaran

(1) Pembayaran imbalan jasa dilaksanakan secara bertahap dalam angsuran yang disepakati arsitek dan pengguna jasa meliputi:

a. jumlah tahapan angsuran;
b. jenis dan besar setiap angsuran.

(2) Jumlah tahapan angsuran dapat meliputi:

a. tahap angsuran pertama yang merupakan angsuran uang muka;
b. tahap angsuran kedua dan selanjutnya sesuai dengan kesepakatan mengikuti setiap atau beberapa tahap pekerjaan perancangan;
c. tahap angsuran terakhir yang merupakan angsuran imbalan jasa yang ditahan sampai dengan serah terima pekerjaan selesai.

(3) Besar dan jenis tahapan angsuran imbalan jasa ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan sebanding dengan nilai/bobot persentase tahapan pekerjaan perancangan yang ditentukan dan tercakup dalam tiap tahapan angsuran.

a. Apabila disepakati adanya angsuran uang muka yang merupakan tahap angsuran pertama, uang muka tersebut sekurang-kurangnya sebesar 10% dan sebesar-besarnya 25% dari nilai imbalan jasa. Uang muka akan dikembalikan pada tahapan-tahapan angsuran selanjutnya dan harus lunas pada saat angsuran terakhir imbalan jasa pekerjaan perancangan.
b. Besar angsuran tahap selanjutnya adalah sebanding dengan nilai/bobot persentase imbalan jasa tiap atau beberapa tahap pekerjaan perancangan yang tercakup dan disepakati dalam tiap tahapan angsuran.
c. Besar angsuran tahap terakhir sekurang-kurangnya sebesar 5% dan sebesar-besarnya 10% dari nilai imbalan jasa sebagian atau seluruh tahapan pekerjaan perancangan yang tercakup dalam tahap angsuran terakhir.

(4) Pelaksanaan angsuran imbalan jasa

Angsuran wajib dibayar pengguna jasa kepada arsitek setelah prestasi pekerjaan dilaksanakan oleh arsitek sesuai dengan tahap angsuran yang disepakati dan diterima baik oleh pihak pengguna jasa, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(5) Biaya Langsung Nonpersonel merupakan biaya yang tidak termasuk dalam imbalan jasa, meliputi biaya-biaya yang digunakan untuk perjalanan, akomodasi di tempat/proyek dan uang harian, wajib dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tagihan diajukan oleh arsitek kepada pihak pengguna jasa.

Pasal 57
Ganti Rugi untuk Keterlambatan

Jika penyelesaian tugas arsitek mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh ahli-ahli di luar tanggung jawab arsitek, pengguna jasa wajib membayar semua ongkos dan kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan tersebut atas imbalan jasa yang sudah dimufakati bagi pekerjaan yang telah dikerjakan tetapi imbalan jasanya belum diterima.

Pasal 58
Pekerjaan Tidak Diwujudkan dan/atau Dilaksanakan Secara Swakelola

Jika hasil rancangan akan dilaksanakan sendiri/swakelola oleh pengguna jasa atau tidak jadi diwujudkan, maka imbalan jasa atas rancangan yang telah diselesaikan adalah sesuai dengan perhitungan berdasarkan perkiraan/rencana biaya yang dibuat oleh arsitek.

Pasal 59
Perwujudan Rancangan Bangunan Secara Berulang

(1) Jika suatu rancangan bangunan diwujudkan lebih dari satu kali secara menyeluruh, maka Imbalan jasa perancangan untuk:

a. perwujudan pertama adalah 100%;
b. perwujudan kedua adalah 50%;
c. perwujudan ketiga dan berikutnya masing-masing sebesar 25%.

(2) Pengawasan Berkala dalam perwujudan bangunan berulang dihitung secara penuh untuk setiap perwujudan bangunan.
(3) Kecuali Ayat (2) di atas, pasal ini tidak berlaku untuk Rumah Tinggal Sederhana yang dibangun secara seri seperti tersebut pada Lampiran 2.C

Pasal 60
Perwujudan Ulang dengan Perubahan Sebagian

Jika jelas bahwa suatu perwujudan merupakan ulangan dari rancangan yang pernah diwujudkan tetapi dengan perubahan, imbalan jasa untuk perwujudan ulangan dihitung berdasarkan Pasal 59 – Perwujudan Rancangan Bangunan Secara Berulang dan untuk pekerjaan perubahan dihitung penuh terhadap harga bagian pekerjaan yang diubah.

Pasal 61
Perancangan Perbaikan dan Perubahan Bangunan

Mengingat sulit dan rumitnya pekerjaan perancangan perbaikan/perubahan atau yang bersifat renovasi, rehabilitasi, restorasi bangunan, imbalan jasa perancangan perbaikan bangunan menjadi satu setengah kali atau 150% dari imbalan jasa standar.

Pasal 62
Dua Arsitek untuk Satu Pekerjaan

Jika dua arsitek yang masing-masing berdiri sendiri mendapatkan satu tugas yang harus dikerjakan bersama, jumlah imbalan jasa ditambah satu seperlima kali atau 120% dari imbalan jasa standar.

Pasal 63
Perubahan Rancangan

Imbalan Jasa untuk perubahan rancangan yang tidak disebabkan oleh arsitek dihitung sebagai berikut.
(1) Bagian-bagian yang sudah dikerjakan rancangannya dan tidak dapat dipergunakan lebih lanjut tetap dibayarkan menurut ketentuan standar.
(2) Sisa bagian pekerjaan perancangan yang dapat dipergunakan berikut  pekerjaan perancangan yang masih harus dikerjakan merupakan suatu penugasan baru yang imbalan jasanya dibayarkan menurut ketentuan standar.

Pasal 64
Lebih dari Satu Rancangan untuk Satu Tugas

(1) Jika pengguna jasa menghendaki lebih dari 2 (dua) alternatif Prarancangan untuk satu tugas yang sama, imbalan jasa untuk prarancangan pertama dan kedua dihitung penuh, sedangkan imbalan jasa untuk tiap prarancangan berikutnya dihitung sebesar 60% dari imbalan jasa prarancangan.
(2) Pada tahap-tahap sesudah prarancangan, apabila pengguna jasa menghendaki lebih dari satu alternatif rancangan, imbalan jasa rancangan yang pertama dihitung penuh dan untuk tiap-tiap tambahan alternatif rancangan tersebut imbalan jasa tambahan dihitung penuh sesuai dengan ketentuan standar.

Pasal 65
Penggantian Ongkos Perjalanan dan Uang Harian

(1) Apabila arsitek dalam melaksanakan tugasnya harus melakukan perjalanan ke lokasi proyek dengan jarak lebih dari 50 km, di samping imbalan jasa arsitek yang telah ditentukan, kepadanya dibayar pula uang harian sebagai pengganti biaya terhadap waktu yang dipakai selama dalam perjalanan tersebut berdasarkan imbalan jasa minimal yang dicantumkan pada Lampiran 2.D – Tabel Biaya Langsung Personel, serta biaya perjalanan mencakup biaya akomodasi dan angkutan.
(2) Rencana dan taksiran biaya perjalanan dan biaya lain harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan ketentuan tiap hari perjalanan diperhitungkan 7 (tujuh) jam kerja.
Kecuali apabila ternyata tugas yang harus diselesaikan melebihi batas waktu kerja per hari tersebut, kelebihan waktu tersebut dihitung sebagai tambahan jumlah hari.

Pasal 66
Pembatalan Tugas

(1) Apabila disebabkan bukan oleh kesalahan arsitek, suatu penugasan dapat dibatalkan pengguna jasa dengan syarat imbalan jasa yang seharusnya diterima arsitek untuk menyelesaikan seluruh tugas tersebut wajib dibayar seluruhnya, berikut kompensasi dan penggantian semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian tugas tersebut.
(2) Apabila pengguna jasa dapat membuktikan bahwa pembatalan tugas disebabkan oleh karena hal-hal di luar kehendak pengguna jasa serta wajar dan/atau akibat relasi-relasi kerjanya, imbalan jasa yang wajib dibayar pengguna jasa meliputi imbalan jasa  pekerjaan yang telah diselesaikan dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh arsitek.
(3) Apabila pembatalan tugas seperti dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini terjadi pada suatu tahap pekerjaan, imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa adalah sesuai dengan besarnya imbalan jasa tahap pekerjaan yang telah dilakukan ditambah kompensasi pembatalan yang besarnya:

a. 20% (duapuluh persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Konsep Rancangan sampai dengan Prarancangan, atau
b. 10% (sepuluh persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Pengembangan Rancangan dan Gambar Kerja, atau
c. 5% (lima persen) dari bobot pekerjaan yang telah dikerjakan, bila terjadi pada tahap Penyiapan Dokumen Pelaksanaan dan Proses Pengadaan Pelaksana Konstruksi sampai dengan Pengawasan Berkala.

(4) Apabila pengguna jasa dapat membuktikan bahwa pembatalan tugas terpaksa dilakukan disebabkan ketidakmampuan arsitek dalam memenuhi syarat-syarat pelaksanaan tugas atau arsitek melanggar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek atau seperti tersebut dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, pengguna jasa dapat tidak wajib membayar apa pun kepada arsitek asalkan segala hasil kerja arsitek yang telah diserahkan dikembalikan serta tidak akan digunakan oleh pengguna jasa untuk kepentingan apa pun.

Pasal 67
Pengguna Jasa Meninggal Dunia

(1) Apabila Pengguna jasa meninggal dunia, maka tugas yang diberikan kepada seorang arsitek tidak batal. Hak dan kewajiban pengguna jasa dilanjutkan oleh ahli warisnya.
(2) Keputusan tentang pembubaran badan hukum pihak pengguna jasa dengan sendirinya mengakibatkan pembatalan tugas secara sepihak seperti tersebut dalam Pasal 66 Ayat (1) – Pembatalan Tugas.
(3) Kehilangan status badan hukum dari badan pengguna jasa berarti juga pembatalan tugas secara sepihak seperti tersebut dalam Pasal 66 Ayat (1) – Pembatalan Tugas.

Pasal 68
Pengembalian Tugas

(1) Arsitek dapat mengembalikan tugas yang telah diberikan kepadanya, yang berarti arsitek melepaskan hak mendapatkan imbalan jasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan berikut penggantian dari semua biaya yang telah dikeluarkan.
(2) Apabila arsitek dapat menjelaskan bahwa pengembalian tugasnya adalah beralasan dan disebabkan oleh hal-hal di luar kehendak arsitek dan/atau relasi kerjanya, arsitek berhak menerima imbalan jasa yang menjadi haknya atas pekerjaan yang telah diselesaikannya berikut biaya-biaya lain yang telah dibayar oleh arsitek kepada relasi kerjanya sebagai akibat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh arsitek untuk kepentingan penyelesaian tugas.
(3) Apabila tugas dikembalikan akibat pengguna jasa melakukan kelalaian terhadap arsitek, pengguna jasa harus membayar kepada arsitek imbalan jasa berikut semua biaya yang menjadi kewajibannya.

Pasal 69
Arsitek Meninggal Dunia

(1) Apabila arsitek meninggal dunia, tugas yang telah diberikan kepada arsitek dengan sendirinya gugur, dan kepada ahli warisnya tetap wajib dibayarkan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh arsitek, berikut semua biaya yang telah dikeluarkan oleh arsitek sebagai akibat perjanjian yang dibuat arsitek dengan relasi kerjanya untuk kepentingan penyelesaian tugas.
(2) Untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan atau melanjutkan  rancangan  yang telah dibuat oleh arsitek yang meninggal, wajib ada izin tertulis dari ahli waris arsitek apabila imbalan jasa belum diselesaikan pembayarannya.
(3) Apabila arsitek bertindak atas nama/merupakan suatu badan usaha, tanggung jawab arsitek menjadi tanggung jawab badan usaha tersebut.
(4) Apabila terjadi keputusan pembubaran badan usaha arsitek, berakibat terjadinya pengembalian tugas oleh arsitek seperti tersebut dalam Pasal 68 Ayat (2) – Pengembalian Tugas.
(5) Apabila terjadi kehilangan status badan hukum dari badan usaha arsitek, akan mengakibatkan pengembalian tugas oleh arsitek seperti tersebut dalam Pasal 68 Ayat (2) – Pengembalian Tugas.

Pasal 70
Biaya-Biaya Selain Imbalan Jasa

Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam imbalan jasa dan dibebankan kepada pengguna jasa meliputi:
(1) biaya-biaya untuk memeriksa, memperoleh, dan membuat salinan-salinan dari surat-surat, dokumen-dokumen, dan akte-akte yang diperlukan untuk pembuatan rancangan, seperti sertifikat tanah dan sebagainya;
(2) biaya-biaya yang diperlukan untuk pembongkaran, pengukuran untuk pembangunan baru atau perbaikan maupun perombakan, penyelidikan tanah, pemeriksaan dan pengetesan konstruksi dan sistem bangunan yang ada di atas halaman proyek atau halaman yang berbatasan, pemeriksaan hak-hak atas tanah, pengeboran, pemeriksaan bahan-bahan, dan lain-lain;
(3) biaya-biaya untuk urusan pengadilan dan arbitrase yang tidak secara langsung menyangkut penugasannya;
(4) biaya-biaya untuk memperbanyak gambar-gambar, uraian dan syarat-syarat pelaksanaan, risalah penunjukkan, dan lampiran-lampiran lain untuk perjanjian kerja, selain dari jumlah 3 (tiga) kopi untuk pengguna jasa yang menjadi kewajiban arsitek serta kebutuhan sendiri;
(5) biaya menyewa ruangan untuk pelelangan dan yang berhubungan dengan itu, biaya pembuatan kontrak, biaya untuk juru sita, biaya untuk memperoleh perizinan dan Izin Mendirikan Bangunan, biaya pembuatan dokumentasi, dan sebagainya;
(6) biaya pembuatan gambar-gambar revisi, gambar-gambar ulang, penggandaan dokumen, dan lain sebagainya;
(7) biaya pembuatan maket atau penyajian dalam bentuk lain misalnya foto, gambar perspektif berwarna;
(8) biaya premi asuransi yang harus ditutup oleh arsitek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 7
LAYANAN PENDAHULUAN JASA ARSITEK

Pasal 71
Lingkup Tugas dan Pekerjaan

Layanan Pendahuluan merupakan jasa atas pekerjaan yang dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dan agar Layanan Utama Jasa Arsitek dapat dilaksanakan dengan baik, meliputi pekerjaan:

  • Saran Pendahuluan
  • Kelayakan Perancangan
  • Kebutuhan Data Primer dan Sekunder
  • Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana
  • Kebutuhan Tenaga Ahli Lain
  • Kebutuhan Arsitek Lapangan

 

Pasal 72
Saran Pendahuluan

(1) Memberikan saran/nasihat umum mengenai segala sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh pengguna jasa, berdasarkan penjelasan dan Kerangka Acuan Kerja proyek yang diberikan pengguna jasa.
(2) Upaya mendapatkan informasi dari pengguna jasa mengenai status dan hak-hak kepemilikan tanah/penyewa/penghuni atau pemakai dan hal-hal lain yang menyangkut bangunan yang ada, meliputi: keadaan bangunan (bila ada), batas kepemilikan atau batas tapak, batas pagar, hak dan peraturan yang berkaitan dengan tapak, keadaan dan/atau kondisi tapak baik di atas maupun di bawah tanah atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tapak.
(3) Meninjau keadaan lahan dan melakukan penilaian pendahuluan serta memberikan saran/pemikiran yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan pengembangan yang sesuai.

Pasal 73
Kelayakan Perancangan

Apabila dinilai perlu untuk menindaklanjuti kebutuhan, maksud, dan tujuan penugasan pengguna jasa, arsitek melakukan pengkajian terhadap pendekatan gagasan rancangan dan konstruksi dari pengguna jasa serta memberi saran-saran dalam memperoleh izin perencanaan dan persetujuan pembangunan dari pihak yang berwenang atau pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 74
Kebutuhan Data

Memeriksa dan menilai serta menyarankan kepada pengguna jasa akan kebutuhan data primer maupun sekunder yang diperlukan bagi penyelesaian tugas Perancangan Arsitektur.

Pasal 75

Pengajuan untuk Mendapatkan Keterangan Rencana

Mempersiapkan dan mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan rencana (Advis Planing) yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Induk (Master Plan) Kota sebagai acuan perancangan bagi proyek yang dimaksud.

Pasal 76
Kebutuhan Tenaga Ahli Lain

Memberi pengertian kepada pengguna jasa akan kebutuhan tenaga ahli disiplin lain, dalam penyelesaian proyek seperti Ahli Survei Kuantitas (Quantity Surveyor), Struktur/Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan/atau ahli lainnya. Layanan tenaga ahli lainnya tersebut merupakan Layanan Tambahan di samping Layanan Utama Jasa Arsitek.

Pasal 77
Kebutuhan Tenaga Arsitek Lapangan

Memberi pengertian dan saran kepada pengguna jasa akan kebutuhan Tenaga Arsitek Lapangan (Resident Architect) selaku wakil pengguna jasa dalam membantu penyelesaian proyek. Layanan tenaga arsitek lapangan tersebut merupakan tanggung jawab pengguna jasa.

BAB 8
LAYANAN TAMBAHAN JASA ARSITEK

Pasal 78
Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

Apabila dibutuhkan oleh pengguna jasa, arsitek dapat melakukan tugas tambahan yang merupakan tugas untuk melengkapi tugas utamanya dan tidak termasuk layanan utama jasa arsitek seperti berikut.

  • Saran Atas Tapak
  • Inspeksi Bangunan Yang Ada
  • Upaya Memperoleh Kesepakatan
  • Perubahan Penugasan
  • Keterlambatan.
  • Lain-lain

 

Pasal 79
Saran Atas Tapak

Setelah menerima penugasan dan memeriksa Kerangka Acuan Kerja dari pengguna jasa, arsitek dapat:
(1) Melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap pemilihan tapak.
(2) Turut membantu/memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tapak tersebut.
(3) Apabila dinilai diperlukan proyek, arsitek membuat acuan dan spesifikasi teknis persyaratan pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan pemetaan lahan, pekerjaan penyelidikan tanah berdasarkan rancangan arsitek.

Pasal 80
Inspeksi Bangunan yang Ada

Melakukan peninjauan dan membuat laporan serta memberikan saran dan rekomendasi atas keadaan bangunan-bangunan  yang ada di atas lokasi/tapak.

Pasal 81
Upaya Memperoleh Kesepakatan

Membantu pengguna jasa dalam upaya untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pengajuan izin perancangan bangunan dan/atau permohonan perubahan status tapak, seperti: Tata Guna Tanah (Land Use), peruntukan lahan (zoning), atau semacamnya.

Pasal 82
Perubahan Penugasan

Apabila pengguna jasa menghendaki perubahan atas sebagian atau seluruh isi lingkup rancangan bangunan setelah memberikan persetujuan atas rancangan yang telah diselesaikan arsitek pada tiap tahapan perancangan sebelumnya, tugas perubahan rancangan tersebut merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek atas penugasan sebelumnya yang telah diberikan kepada arsitek.

Pasal 83

Keterlambatan

Apabila pekerjaan arsitek terhambat akibat keterlambatan pemberian keputusan dari pengguna jasa,  keterlambatan dari pihak lain, adanya huru-hara, pemogokan, force majeure, atau hal-hal yang di luar batas kemampuan arsitek, layanan yang terjadi sebagai akibat keterlambatan tersebut merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek.
Dalam hal ini, arsitek hendaknya memberitahu dan menjelaskan kepada pengguna jasa tentang hal tersebut.

Pasal 84
Layanan Lainnya

Apabila terdapat data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan jasa utama arsitek dan tidak dapat disediakan oleh pengguna jasa dan kemudian dimintakan kepada arsitek untuk melakukan tugas pengumpulan data survei, penugasan ini dilaksanakan melalui suatu penugasan tersendiri yang merupakan Layanan Tambahan Jasa Arsitek.

BAB 9
LAYANAN KHUSUS JASA ARSITEK

Pasal 85
Jenis Tugas dan Lingkup Pekerjaan

Apabila dibutuhkan pengguna jasa, arsitek dapat melakukan Layanan Khusus Jasa Arsitek, yang merupakan tugas layanan bidang-bidang khusus atau spesialisasi yang terkait dan dibutuhkan dalam penyelesaian pembangunan proyek/konstruksi, di samping layanan utama jasa arsitek yang meliputi antara lain sebagai berikut.

  • Perencanaan Kota/Daerah/Regional
  • Perancangan Pelestarian Monumen/Kawasan
  • Perancangan Tata Ruang Dalam (Interior), Tata Ruang Luar (Lanskap).
  • Konsultasi/Pemberian Nasihat
  • Manajemen Konstruksi (MK)
  • Manajemen Proyek (MP)
  • Pengawasan Terpadu

 

Pasal 86
Perencanaan Kota/Daerah
(Regional Planning)

Pekerjaan maupun tugas yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan fisik, Tata Ruang Kota/Daerah/Regional.

Pasal 87
Pemugaran dan Pelestarian

Tugas perancangan yang bersifat pelestarian bangunan/monumen/situs/kawasan yang dilindungi melalui preservasi, baik secara restorasi maupun rekonstruksi, atau konservasi dengan cara renovasi, rehabilitasi ataupun gentrifikasi.

Pasal 88
Perancangan Interior dan Lanskap

(1) Perancangan interior merupakan tugas yang berkaitan dengan perancangan gubahan tata ruang dalam, dengan menentukan tema rancangan, tata letak, fungsi, perlengkapan interior, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan interior tersebut.
(2) Perancangan lanskap merupakan tugas yang berkaitan dengan perancangan tata ruang luar, dengan melakukan dan membuat gubahan tata letak ruang terbuka, penghijauan menentukan material penyelesaian permukaan lahan, jenis pohon, dan tata letak elemen ruang luar lainnya.

Pasal 89
Konsultasi/Pemberian Nasihat

Dalam kapasitas sebagai penasihat ahli, arsitek memberikan layanan jasanya atas penugasan pengguna jasa untuk hal-hal khusus menyangkut masalah pembangunan/konstruksi, meliputi:
(1) kebutuhan akan pertimbangan dan nasihat dalam perumusan gagasan/inisiatif, program pembangunan suatu proyek;
(2) kebutuhan akan saran-saran dalam perumusan tujuan/sasaran pembangunan proyek;
(3) kebutuhan akan saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah khusus yang timbul dalam pembangunan proyek.

Pasal 90
Manajemen Konstruksi (MK)

(1) Manajemen Konstruksi merupakan tugas/pekerjaan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi secara lengkap di bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, serta lain-lain, mulai sejak tahap:
a. Proses perancangan
b. Proses pelaksanaan konstruksi
c. Masa pemeliharaan
d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bangunan secara menyeluruh sampai dengan beroperasinya bangunan tersebut sesuai dengan rancangan
(2) Dalam penanganan tugas manajemen konstruksi, apabila diperlukan ahli lainnya dan mereka tidak bekerja sebagai anggota staf arsitek, baik sebagai perorangan, kelompok, atau sebagai badan usaha, dapat ditunjuk atas persetujuan dan rekomendasi arsitek selaku koordinator manajemen konstruksi.

Pasal 91
Manajemen Proyek (MP)

(1) Manajemen Proyek merupakan tugas pengelolaan pembangunan secara menyeluruh dan lengkap di bidang-bidang keahlian arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain mulai sejak tahap proses perumusan inisiatif/gagasan proyek sampai dengan beroperasinya seluruh sistem bangunan dengan sempurna.
(2) Dalam penanganan tugas manajemen proyek, apabila diperlukan ahli lainnya dan mereka tidak bekerja sebagai anggota staf arsitek, baik sebagai perorangan, kelompok atau sebagai badan usaha, dapat ditunjuk atas persetujuan dan rekomendasi arsitek yang bertindak selaku koordinator manajemen proyek.

Pasal 92
Pengawasan Terpadu

Apabila pengguna jasa menghendaki arsitek melakukan penugasan tahapan pekerjaan perancangan secara menyeluruh, arsitek dapat melaksanakan Pengawasan Terpadu dengan membentuk organisasi yang dilengkapi ahli bidang-bidang yang bersangkutan sebagai staf pengawas yang dikoordinnasi oleh arsitek.
(1) Pengelolaan Pengawasan Terpadu terdiri atas:

a. mempelajari dan memeriksa dokumen perjanjian kerja konstruksi antara pengguna jasa dan pelaksana konstruksi yang akan dijadikan pedoman dalam mengawasi proses dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi;
b. melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sehari-hari. Pengelolaan di dalam organisasi pelaksana konstruksi bukan menjadi tanggung jawab Pengawas Terpadu;
c. melakukan pengesahan kualifikasi subpelaksana konstruksi meliputi penelitian kemampuan teknis, kemampuan keuangan, maupun administrasi;
d. menetapkan, menyediakan, dan mengoordinasi tenaga ahli khusus/bidang-bidang keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan terpadu tersebut;
e. meminta keputusan-keputusan arsitek perancang atas hal-hal yang menyangkut estetika dan perubahan-perubahan perancangan yang perlu dilakukan;
f. meminta penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas dalam rancangan kepada arsitek perancang ataupun ahli-ahli lainnya;
g. mengadakan konsultasi dan/atau membahas persoalan-persoalan yang timbul pada masa pelaksanaan konstruksi dengan pengguna jasa;
h. mempelajari dan menyetujui dokumen yang diajukan pelaksana konstruksi meliputi:

1. jadwal kerja,
2. shop drawings dan gambar-gambar tambahan,
3. perhitungan-perhitungan.

i. menyiapkan petunjuk-petunjuk, perintah untuk melakukan revisi, baik penambahan atau pengurangan pekerjaan berdasarkan rancangan atau perubahan rancangan dari perancang, dan harus menyampaikan kepada pelaksana konstruksi secara langsung dan tanpa kelambatan setelah mendapat persetujuan dari pengguna jasa;
j. mengambil langkah-langkah untuk kepentingan pengguna jasa dalam keadaan darurat atau jika terjadi hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa;
k. mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan dengan pengguna jasa bersama dengan pelaksana konstruksi yang bertujuan untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul;
l. memberikan laporan dan saran/nasihat-nasihat kepada pengguna jasa tentang:

  • volume, persentase dan nilai dari bagian-bagian atau seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dibandingkan terhadap apa yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja konstruksi;
  • kemajuan prestasi pekerjaan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui;
  • bahan-bahan bangunan, jumlah tenaga, dan alat-alat. bantu yang digunakan.

(2) Administrasi Pengawasan Terpadu:

a. Menyelenggarakan surat-menyurat yang bersangkutan dengan pelaksanaan konstruksi.
b. Membuat laporan berkala bagi pengguna jasa sebanyak-banyaknya sekali dalam satu bulan yang berisikan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan disertai penilaian kemajuan pekerjaan.
c. Mencatat dan menghitung semua pekerjaan tambah, perluasan, ataupun pengurangan pekerjaan.
d. Menerbitkan Berita-Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pembayaran Angsuran, dan Serah Terima Pekerjaan.
e. Memerintahkan dan menentukan cara pembuatan foto-foto dokumentasi yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi.

(3) Pengawas Teknik

a. Melakukan pengawasan mutu kualitas atas bahan, tenaga, peralatan, hasil pekerjaan, serta waktu dan cara-cara pelaksanaan konstruksi sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi.
b. Melakukan pengawasan kuantitas atas bagian-bagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s